MASYARAKAT PEDULI TBC KAB.TEGAL BELAJAR BUDGETING DAN MEDIA

Lebaksiu-radardesa.com , Bertempat di Kampung Moci Lebaksiu pada hari Selasa – Kamis, 16-18 Oktober 2018 Community TB Care Aisyiyah mengadakan Capacity Building Of CSO 1-2 Advokasi Skill & Fundraising,Media Campaign.

“ Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas ketrampilan Advokasi dan penggalangan dana serta kampanye di media bagi masyarakat yang peduli dengan kegiatan pemberantasan TB di Kabupaten Tegal ” ujar Tri Rindarmani,S.Pd selaku Kepala SSR Kab.Tegal

Lebih lanjut disampaikan pada kesempatan itu bahwa pihaknya berharap setelah diadakanya kegiatan ini akan menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam  dukungan penggalangan dana dan media informasi untuk suksesnya pemberantasan penyakit TBC di masyarakat.

Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan dari Lembaga Hukum & Kebijakan Publik ( LHKP ) Muhammadiyah Kab. Tegal, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab.Tegal, Komisi Penanggulangan Aids ( KPA ) Kab.Tegal, Karang Taruna Kab.Tegal, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ) , Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) , Sub-sub Recepient tb care ( SSR ) dan masyarakat yang peduli dengan pemberantasan TB Care di Kab.Tegal.

Abdul Ghofar Ismail .SE selaku Koordinator Program SSR Kab.Tegal kepada radardesa.com mengatakan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan narasumber – narasumber yang berkompeten diantaranya SAHURI,SH anggota Komisi IV DPRD Kab. Tegal yang membidangi Pendidikan,kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Tegal untuk menyampaikan Perencanaan Penyusunan APBD serta penyampaian prosedural dalam  pengajuan anggaran Juga ada M.FIRDAUS GHOZALI wartawan Suara Merdeka  yang akan mengulas bagaimana memanfaatkan media sebagai alat kampanye dan edukasi khususnya dalam pemberantasan Penyakit TB bagi masyarakat.

“ Dalam penyusunan Anggaran APBD Kab.Tegal mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011” jelas SAHURI SH

Lebih lanjut dipaparkan bahwa dalam penyusunan APBD harus sinkron dengan kebijakan Pemerintah dan mengacu pada hasil Musrenbangdes dijenjang yang pertama sampai pada pembahasan di Badan Anggaran DPRD, pihaknya juga berharap agar masyarakat ikut andil dalam penyusunan anggaran terutama dalam usulan – usulan di musrenbang atau saat diadakan Reses oleh anggota DPRD sehingga acara inipun pihak sangat mendukung sehingga masyarakat dapat memahami proses dalam usulan  dan penyusunan anggaran yang ada di Pemerintahan.

Acara berlangsung cukup santai dan antusias yang baik dari para peserta hingga timbul diskusi – diskusi yang menarik.  ( iqbal K )

Subscribe to receive free email updates: