HM. Mu'min: Ditengah Wabah Corona, Warga Tidak Boleh Kelaparan - RADARDESA

Minggu, 19 April 2020

HM. Mu'min: Ditengah Wabah Corona, Warga Tidak Boleh Kelaparan


Slawi. Radardesa.com - Kepala Desa Yamansari HM. Mu’min mengatakan penanganan covid 19 harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab hingga Pemdes, Penerapan pembatasan sosial tidak cukup untuk mengatasi persoalan penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, ujar Kades H. M. Mu’min pada sejumlah awak media Sabtu (18.4/2020) di Kantor Kepala Desa

Mu’min mengatakan penerapan pembatasan interaksi sosial langsung seperti peliburan sekolah dan pembatalan kegiatan yang mengundang banyak massa untuk mengendalikan penularan covid -19 belakangan meningkat.“Tindakan pembatasan sosial dapat membantu mengurangi penularan. Cuci tangan dan penggunaan masker juga mengurangi risiko diri sendiri dan orang lain. Tapi itu saja tidak cukup untuk menumpas pandemi ini,” katanya

Dalam kesempatan itu Kades Mu’min mengajak warga msyarakat desa Yamansari bergerak, untuk menanggulangi covid-19. Sekaligus turut membantu mensosialisasikan protokol pencegahan penyebaran covid-19 disetiap pedukuhan RT, RW dan lingkungan tempat tinggal.

Hal yang sama dapat dilakukan ketua RT, RW, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat desa Yamansari. Sebagai pihak yang selalu menebar senyum, menyemangati, menyampaikan kalimat-kalimat positif. Aksi kerelawanan lain yang dapat dilakukan yakni edukasi pencegahan penularan dan penyemprotan desinfektan. “Lebih penting lagi memastikan tidak ada warga yang kelaparan. Kita fokus sekarang ke tahap bantuan sosial kepada warga yang terdampak covid-19 dan memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan” ungkapnya

Menurut HM. Mu’min untuk membantu warga yang terdampak wabah virus corona, harus ada gerakan sosial kemasyarakatan. Gerakan tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari BUMDes, Perusahaan milik Pemerintah, BUMD, Swasta, Dinsos, Kesra, Baznas mahasiswa sampai masyarakat umum, diharapkan turut serta dalam gerakan tersebut. “Ini juga sebagai langkah antisipasi bila ternyata diberlakukan Pembatasan Sosial Bersskala Besar (PSBB. Dalam keadaan darurat jika diperbolehkan secara aturan tanah bengkok boleh dijual ya.. kita jual. Keperluannya Cuma satu kebutuhan pokok warga terpenuhi agar tidak kelaparan” ungkapnya. (Abdul Ghofir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar